SinergiMitraPolisi/ Jakarta,- Presiden Joko Widodo mengungkapkan, rencana pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bertujuan untuk mengefisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembatasan ini juga disinyalir dapat mengurangi polusi di Jakarta.
Hal ini menanggapi wacana pembatasan BBM bersubsidi per 1 Oktober 2024 yang sebelumnya diungkap oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
“Yang pertama ini berkaitan nanti ini di Jakarta utamanya dengan polusi. Yang kedua kita ingin ada efisiensi di APBN kita terutama untuk 2025,” kata Jokowi dalam keterangannya usai meresmikan infrastruktur di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).
Rencana pembatasan ini masih dalam proses sosialisasi, dan pemerintah akan melihat kondisi di masyarakat sebelum memutuskan pembatasan tersebut. Jokowi menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi dan belum ada rapat yang membahas rencana ini.
“Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi, kita akan melihat kondisi di lapangan seperti apa. Belum ada keputusan dan belum ada rapat,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi direncanakan berlaku pada 1 Oktober 2024.
Hal itu diungkapkannya saat menjawab pertanyaan media mengenai waktu pasti penerapan pembatasan pembelian BBM subsidi.
Komentar