SinergiMitraPolisi/ Jakarta,- Sejumlah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memastikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) batu bara pemberian pemerintah sudah terbit dan mulai dikerjakan Januari 2025 mendatang.
Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/8), membahas sejumlah persoalan, yang diantaranya konsesi izin tambang dan investasi di IKN.
“Kami sampaikan terima kasih kepada Presiden yang telah memberikan konsesi sampai dengan terbitnya IUP, sehingga kami sekarang siap untuk segera mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan,” ungkap Gus Yahya.
Dari pertemuan tersebut, pemerintah telah menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) untuk PBNU. IUP yang diberikan berupa izin kelola tambang batu bara di Kalimantan Timur dengan luas lahan 26.000 hektare. Gus Yahya menyebutkan lahan tersebut akan segera digarap oleh badan usaha yang dimiliki PBNU.
“Segera. Segera. Karena IUP sudah keluar. Mudah-mudahan Januari kita sudah bisa bekerja,” ujar Gus Yahya.
Walau begitu, Gus Yahya belum bisa menjelaskan rencana pengelolaan tambang batu bara tersebut kedepannya, termasuk proyek hilirisasi batu bara karena PBNU baru saja mengantongi IUPK yang sudah ditandatangani.
“Ini baru juga IUP-nya baru ditandatangani. Dan kami harus komunikasi juga dengan teman-teman dari jaringan bisnis yang selama ini dikenal oleh NU. Apa saja yang bisa dilakukan, kita harus eksplore juga,” tutur Gus Yahya
Komentar